REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki opsi berbeda untuk usulan RUU Pilkada. Untuk pemilihan gubernur, PKB setuju pilkada langsung. Namun untuk pemilihan bupati/wali kota, PKB menginginkan pilkada tidak langsung.
Sikap yang sama juga disampaikan perwakilan DPD. "Tapi PKB kemungkinan besar akan masuk ke kelompok pemilihan langsung," ujar Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain, Kamis (4/9).
Ia menjelaskan, meski pilihan pilkada tidak langsung didukung lebih banyak fraksi, peluang diputuskannya pilkada langsung masih terbuka. Sebab, konstelasi politik bisa saja berubah.
Apalagi, akan dilakukan pembahasan lanjutan oleh panja pada 8 September nanti.
Perubahan sikap koalisi Merah Putih, menurut Malik, karena mereka menginginkan penguatan koalisi nasional hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hanya saja, Malik tidak yakin keinginan tersebut selaras dengan aspirasi politik di daerah.
"Tapi saya ga yakin itu bisa dilakukan. Karena selama ini sering sekali peta politik di atas itu beda dengan politik di bawah. Politik nasional seringkali beda dengan di bawah," ungkapnya.
Karena itu, Malik masih optimistis pilkada tetap digelar langsung. Pemilihan tidak langsung dinilainya mereduksi nilai-nilai demokrasi.
Jika atas pertimbangan efisiensi biaya, menurutnya, pilkada langsung dan serentak sebenarnya bisa menekan biaya politik yang tinggi.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah menginginkan pemilihan gubernur secara langsung. Sementara pemilihan bupati/wali kota lewat DPRD.
"Dalam pembahasan kalau langsung kami setuju. Tetapi diperketat biaya kampanyenya, dan pemilihan serentak supaya beban biaya pemerintah tidak terlalu banyak," kata Gamawan.
Pemilihan tidak langsung, menurutnya, memang tidak menjamin berakhirnya politik uang. Namun setidaknya, pengawasan pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD akan lebih mudah.
"Kalau mengendalikan 50 orang tentu lebih mudah dibandingkan mengendalikan jutaan orang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika