REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Hanura, Yudi Crisnandi juga mendukung komitmen Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) agar menterinya fokus di pemerintahan. Hal itu merupakan risiko kalau kader dari parpol tersebut ditunjuk masuk kabinet.
Ia pun mengimbau untuk tidak jadi menteri kalau ingin rangkap jabatan.
"Menteri boleh berasal dari profesi mana pun. Politisi, akademisi, pengusaha. Namun saat menjadi menteri, mereka harus fokus. Masa masih mau urus kerjaan lamanya dan dapat pemasukan ganda," ujar Yudi, Kamis (4/9).
Ia pun menilai wajar jika ada pengurus parpol yang mengklaim bisa membagi waktu antara partai dan kementerian. Namun, tidak semua orang bisa seperti itu.
Sedangkan, maksud Jokowi minta pengurus lepas jabatan, karena pada umumnya, mereka tak bisa fokus.
"Masyarakat umumnya ingin pemerintahan itu melayani rakyat. Tapi pengalamannya, banyak menteri justru ikut kampanye pilkada dan pilpres," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
