REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meyakini Presiden terpilih Joko Widodo akan lebih selektif untuk menentukan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemerintahannya.
"Positif thinking saya sebagai unsur pimpinan KPK, menteri di sektor sumber daya mineral akan cukup menjadi perhatian yang sangat "prudent" dari Pak Jokowi," kata Busyro Muqoddas di Yogyakarta, Rabu.
Menurut Busyro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki posisi strategis menentukan masa depan pengelolaan mineral dan batu bara (minerba) sebagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.
Ia mengatakan seharusnya menteri ESDM pada pemerintahan mendatang lebih memiliki keberpihakan terhadap demokratisasi pengelolaan minerba.
"Kita tunggu saja, nanti menteri yang akan dipilih di sektor ini adalah menteri yang pro terhadap demokratisasi pengelolaan sumber daya mineral atau tidak," kata dia.
Sementara itu, dia menilai, untuk saat ini pengelolaan minerba di Indonesia cukup timpang. Hal itu, menurut dia, tercermin dari penentuan persentase kontrak karya di berbagai pertambangan minerba yang belum proporsional dan lebih berpihak kepada kepentingan asing.
"Sekarang ini pembagian hasil tidak proporsional dan lebih pada keuntungan yang diambil oleh asing. Indonesia belum memiliki marwah di sektor ini," kata dia.
Dengan demikian, terkait calon menteri yang akan dipilih pada pemerintahan yang akan datang, menurut dia, KPK akan siap apabila dimintai pertimbangan oleh Presiden terpilih Joko Widodo.
"Kami siap juga kalau ada calon meneteri atau pejabat negara yang lain, dan kami dimintai konfirmasi, kami siap," kata dia.
Pada Rabu (3/9) siang, KPK telah menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013.
Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.
Total penggunaan anggaran dalam proyek sosialisasi tersebut adalah sekitar Rp25 miliar dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp9,8 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika