REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjualan pesawat kepresidenan diperkirakan akan mengganggu jalur reguler. Tak hanya itu, tugas kenegaraan presiden juga akan terhambat.

"Pesawat kan untuk membantu operasional kedinasan presiden. Nanti kalau dijual, masyarakat akan terganggu. Masa bandara mau ditutup dua sampai tiga jam untuk presiden," ungkap pengamat sosial Universitas Kaltara, Jimmi Nasroen saat dihubungi ROL, Rabu (3/9).

Menurutnya, bentuk negara Indonesia yang kepulauan akan mempersulit Joko Widodo (Jokowi) untuk blusukan. Padahal, yang dilakukan oleh kepemimpinan baru diharapkan tidak menyebabkan kerugian pada rakyat.

"Pesawat presiden itu kan bagian dari harga diri bangsa. Semua pemimpin negara memiliki pesawatnya masing-masing. Masa nanti Jokowi kunjungan ke negara lain gak pakai pesawat sendiri," ungkap Jimmi.

Ia menganggap, penjualan pesawat sebagai pencitraan yang berlebihan. Meski pun kebijakan menaikan harga BBM tidak bisa dihindarkan. Namun, pemerintah harus melakukan efisiensi dan audit ulang APBN.

"BBM mau gak mau harus dinaikin. Tidak hanya untuk kendaraan pribadi," tambah Jimmi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika