REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan tak sepakat dengan usulan PDI Perjuangan terkait penjualan pesawat kepresidenan. Karena, opsi itu malah akan menimbulkan kesan yang tidak bagus.
"Lihat konteksnya dalam per periode. Apalagi pesawat baru dibeli. Kalau dijual, kesannya gak bagus," tutur Ferry kepada ROL, Rabu (3/9).
Ia mengapresiasi usulan tersebut sebatas komitmen untuk melakukan efisiensi. Namun tetap, pertimbangannya harus melihat keberadaan pesawat sebelumnya.
Ferry menuturkan, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentu sudah memiliki banyak pertimbangan saat membelinya.
Termasuk meminta usulan para pakar. Sehingga, apa yang sudah dilakukan pemerintah SBY tak mesti dianggap salah.
Apalagi, kata dia, pesawat kepresidenan bukan dalam konteks bermewah-mewahan. Melainkan, pesawat sebagai faktor kepresidenan dan juga keamanan sebagai simbol negara.
Ia pun meminta agar PDIP menghormati keputusan presiden sebelumnya. "Tidak boleh menegasikan apa yang sudah diputuskan pemerintah sebelumnya. Biar bagaimana pun, itu pesawat kepresidenan yang akan menjaga keamanan Presiden Indonesia," tuturnya.
Ferry juga meminta agar ada pertimbangan mengenai agenda kunjungan presiden mendatang ke luar negeri. Tentunya, presiden memerlukan pesawat khusus.
Ditambah, papar dia, menjual pesawat kepresidenan akan membutuhkan biaya lagi untuk perjalanan presiden ke depan. "Bukan masalah menghitung laba rugi. Yang dilihat kan pesawat kepresidenan bukan untuk Jokowi, tapi untuk presiden Indonesia," tambahnya.
Senin (1/9), Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menyarankan agar pesawat kepresidenan dijual. Meski pun, Boeing Business Jet 2 itu baru beberapa bulan dibeli dengan harga 91,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 820 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika