REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, MSi berpendapat, penentuan postur kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan tergantung salera, tetapi harus melalui kajian dan telaahan yang komprehensif.
"Terkait dengan postur kabinet Jokowi-JK memang tidak ada batasan secara tegas tetapi tentu harus melalui suatu kajian yang komprehensif dan tentunya juga tergantung pada kebutuhan negara," kata Ahmad Atang, di Kupang, Rabu.
Dia mengemukakan pandangan itu, terkait postur kabinet yang ideal dan bagaimana figur terbaik untuk mengisi kabinet pemerintahan Jokowi-JK dan posisi mana yang harus ditempatkan orang-orang profesional, birokrat dan politisi.
Ahmad Atang mengatakan, Presiden mempunyai hak prerogatif dalam menentukan jumlah kabinet yang ideal dan orang-orang yang dianggap mampu membantunya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Namun menurut dia, ada kementerian yang secara prinsipil tetap eksis seperti menteri dalam negeri, Menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri pertahanan dan keamanan, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri kesehatan, menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri hukum dan menteri pertanian.
Dia mengatakan, jika berpijak pada komposisi kabinet sebelumnya, presiden bisa melakukan perampingn, bisa juga tidak sepanjang fungsi pelayanan berjalan secara efektif.
"Jadi bagi saya bukan soal jumlah tetapi kebu tuhan akan fungsi pelayanan yang maksimal. Penentuan postur kabinet bukan tergantung salera tetapi melalui kajian dan telaahan yang komprehensif," katanya.
25-30 menteri
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Dr. Thomas Ola Langoday berpendapat, postur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ideal sebaiknya mempertimbangkan ratio kementerian dengan jumlah penduduk.
"Saya berpendapat bahwa postur kabinet yang ideal sebaiknya mempertimbangkan ratio jumlah kementerian dengan jumlah penduduk.
Dengan menggunakan ratio satu kementerian berbanding 8-10 juta penduduk," kata Thomas Ola Langoday.
Menurut dia, dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 260 juta jiwa maka idealnya dibutuhkan 26-37 kementerian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika