REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peran pemerintah masih sangat kecil menyediakan WC Umum untuk masyarakat.
Clean Jakarta Project Team Leader Wahana Visi Indonesia Mita Sirait, Selasa, mengatakan peran pemerintah dalam menyediakan WC umum masih sangat kecil sekali yaitu pada kisaran 9,1 persen.
"Hal ini sangat beralasan, karena dari hasil in-depth interview dengan dengan para SKPD di Jakarta Utara, koordinasi untuk menangani sektor masih rendah.," katanya.
Misalnya, lanjut dia, Dinas Kesehatan hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya "software", sedangkan Suku Dinas PU Air, fokus tupoksi pada persoalan drainase dan penanganan banjir.
Hal ini mengakibatkan sejumlah anak-anak melakukan BAB di selokan/got/kali, menggunakan popok kemasan (pampers) dan dibuang di kali.
"Sedangkan dari tingkat kenyamanan, karena menggunakan WC umum ada rasa malu, bila malam hari ada rasa takut, kadang-kadang membawa air sendiri," kata Mita
Dari sisi kemudahan penggunaan, lanjut Mita, harus antri dan ada biaya tambahan.
"Umumnya di rumah kontrakannya tidak memiliki WC dan akibatnya BAB dilakukan di WC umum," katanya.
Survei juga menunjukkan WC umum yang terdapat di lingkungan tempat tinggal ada yang dimiliki perorangan, tetapi ada juga yang dimilik warga secara bersama-sama.
Namun, kata dia, ada juga WC umum yang awalnya milik bersama, tetapi lambat laun menjadi milik perorangan.
"Hal ini bisa terjadi karena rendahnya rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun sehingga tidak ada yang merawat, dan biasanya ada orang tertentu yang mengelolanya dan akhirnya menjadi 'milik' sendiri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika