REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak membahas khusus rencana program kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat berdiskusi dengan Wapres Boediono.
Menurut ketua tim transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno, hal yang disinggung adalah seperti apa pandangan umum Boediono terkait kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Pandangan tersebut akan dijadikan data dan pertimbangan bagi pemerintahan Jokowi-JK terkait kebijakan harga BBM bersubsidi.
"Masalah kenaikan BBM tadi tidak kami bahas dengan Pak Wapres. Kami hanya perlu mengetahui apakah kenaikan harga BBM bisa membantu pengentasan kemiskinan dari subsidi yang dialihkan," ujar Rini usai bertemu Boediono di Istana Wapres Jakarta, Selasa (2/9).
Rini menegaskan, pembahasan harga minyak memang tidak masuk dalam agenda pertemuan dengan Boediono sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan menolak kenaikan BBM. Terbatasnya waktu pertemuan dengan wapres juga membuat tim transisi lebih mengefektifkan pembahasan tentang program kerakyatan.
Dari mulai program ekonomi, pendidikan, pangan, hingga meminta izin kepada Boediono untuk membuka akses komunikasi dengan seluruh jajaran kementerian. Hal tersebut dilakukan guna mengumpulkan informasi mengenai program mana saja dari pemerintahan SBY-Boediono yang mendukung penanggulangan kemiskinan.
"Banyak faktor yang diperhatikan sebelum menaikan BBM. Ini yang sedang kami kaji. Intinya tidak berdampak merugikan bagi masyarakat terutama yang di bawah," kata Rini.