REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil, meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menginformasikan sumber pendanaan tim transisi.

Hal ini dinilai sebagai prasyarat awal membangun perbaikan pemerintahan.

Secara normatif keberadaan tim ini memang positif karena berorientasi pada program. "Namun, prasyarat membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas atau transparansi pendanaan tim transisi kepada masyarakat," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, mewakili Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam konferensi pers di Kantor Walhi, Jakarta, Selasa.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil terdiri dari sejumlah LSM antara lain KontraS, Walhi, ICW, PSHK, Solidaritas Perempuan, Public Virtue Institute, Indonesia for Global Justice, Jaringan Advokasi Tambang, Trade Union and Rights Center, Yappika, Komite Pemilih Indonesia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KPA dan Inded.

Mereka menilai untuk mengoperasionalkan sebuah tim yang cukup besar dengan kerja sangat strategis dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Transparansi pendanaan tim transisi kepada publik dinilai akan menjauhkan kubu Jokowi-JK dari pendiktean kelompok pemodal.

Transparansi terkait tim tersebut tidak hanya dapat dipandang sebagai sebuah kewajiban seorang pejabat publik yang telah diberikan mandat, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi Jokowi-JK kepada seluruh bentuk voluntarisme massif.

"Ini yang selama pemilu ikut andil dan bekerja keras memenangkan pasangan tersebut dalam Pipres," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika