REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Gerakan Antikorupsi Indonesia (Gakin) Lampung mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) mengusut dugaan pungutan liar (pungli) terhadap dana tunjangan guru.
Hal ini diduga dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten/kota dan proivinsi di Lampung. Dugaan pungli ini berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu per tiga bulan pencairan dana tunjangan guru.
Ketua Gakin Lampung, Nuh Effendi, mengatakan bentuk dugaan pungli yang beredar di kalangan guru mulai dari SD hingga SMA/SMK.
Hal ini meliputi tunjangan sertifikasi guru PNS dan non-PNS, tunjangan fungsional, dan tunjangan guru honor.
"Semua guru yang mengambil tunjangan rata-rata menyetorkan uang baik sukarela maupun ada yang dipatok oknum," katanya, Senin (1/9).
Gakin mencatat besaran akumulasi pungli yang menggunung ini terlihat dari jumlah guru di kabupaten/kota yang rata-rata 3.000 orang.
Bila satu guru mencairkan dana satu tunjangan per tiga bulan menyetorkan dana paling sedikit Rp 50 ribu ke oknum diknas, bila dikalikan 3.000 guru menjadi Rp 150 juta per guru.
Di Lampung terdapat 14 kabupaten/kota. Bila terdapat tiga tunjangan guru, jumlahnya akan berlipat-lipat lagi yang diterima oknum diknas.
Menurut dia, bentuk korupsi terselubung menggunakan dana di luar APBD ini terdengar namun sulit untuk ditelusuri karena tidak menggunakan bentuk tertulis.
Untuk itu, ia menegaskan penegak hukum segera menyelidiki tuntas kasus pungli yang sudah lama terdengar dari keluhan para guru ini.
Ia mengatakan para guru tidak banyak bicara soal dugaan pungli karena mereka menjaga kredibilitasnya ke depan di kalangan pihak diknas.
"Yang lebih tepat kejaksaan mengusut kasus ini dengan memanggil pihak diknas terkait dugaan pungli ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika