REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik PDI Perjuangan yang menilai kegagalan pemerintahan SBY dalam mengelola APBN dan sektor energi dianggap sudah tepat. Peranan mafia migas mampu secara tak langsung menentukan harga BBM. Akibatnya terjadi kebocoran anggaran.

Wakil Direktur Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) Juliaman Napitu Saragih mengatakan, penolakan kenaikan harga BBM yang sempat dideklarasikan politisi PDIP, Manuarar Sirait, adalah sikap yang wajar.

"Sebab, semakin besar BBM impor para 'bromocorah migas' dan antek-anteknya semakin untung," kata Juliaman, Senin (1/9).

Menuruti dia, PDIP paham tentang perlunya efisiensi anggaran dan upaya memberantas praktek mafia yang sudah berlangsung di masa pemerintahan SBY ini. Kebocoran yang terjadi sepatutnya dialihkan pada belanja produktif

Saat ini Jokowi-JK, kata di, mendapatkan warisan 22 persen subsidi BBM dari APBN. Menurut dia, Manuarar dapat membantu mematakan oknum yang diduga mafia migas di jaringan pemerintahan.

"Manuarar Sirait dapat dipertimbangkan untuk mengepalai Satgas Pemberantasan Mafia Anggaran dan Energi karena punya pengalaman dan solusinya," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika