REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK tidak perlu 'mengemis' kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga BBM demi mengurangi subsidi BBM dan memperkecil defisit anggaran.
"Jikapun pemerintahan "Jokka (Jokowi-Kalla) yang menaikkan harga BBM haruslah disikapi bijak sebagai lompatan besar pemerintahan Jokowi-JK untuk memindahkan anggaran APBN," kata Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi di Jakarta, Ahad (31/8).
Fahmi mengatakan selama ini anggaran selalu diarahkan untuk memuaskan "kantong mafia minyak" dan birokrat korup dan ini perlu dipindahkan ke "kantong program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat". "Logika yang harus dibangun bukan menaikkan harga BBM tapi mengurangi impor BBM yang dinikmati oleh mafia mintak dan birokrat korup era SBY dengan bungkus pencitraan subsidi energi," ujarnya.
Jokowi-JK, menurut dia, tidak perlu ragu membatasi impor BBM dengan jalan menaikkan harga BBM. "Jalan keraguan dan pencitraan yang diambil Yudhoyono tidak pantas ditiru oleh pemerintahan Jokowi-JK," jelasnya.
Menurut dia, tidak perlu menengok ke belakang dengan menyalahkan kebijakan keliru pemerintahan Yudhoyono selama ini yang membiarkan pemerintahannya untuk terus mengimpor BBM dengan alasan klasik demi subsidi rakyat tapi dengan skema menggunakan "tangan" pihak ketiga tanpa membiarkan Pertamina langsung impor sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
