REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gagasan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjatah secara merata kursi ketua DPR bagi setiap parpol dikritik Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Tak tanggung, Puan melayangkan kritik tersebut di panggung Muktamar PKB di Hotel Empire Palace, Surabaya, Ahad (31/8).

"Kursi pimpinan DPR itu hak partai pemenang pemilu. Kalau itu dihilangkan, mau dibagi rata saja, untuk apa partai-partai berlomba memperjuangkan agar bisa menang pemilu," ujar Puan.

Duduk di barisan depan hadirin, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya tertawa menanggapi pernyataan Puan. Dibalut dengan gaya dan senyum menyindir, Puan lanjut menyampaikan kritiknya terhadap gagasan bagi rata kursi pimpinan DPR.

"Kalau begitu sekalian suara rakyat dibagi rata saja ke setiap parpol. Tidak usah ada pemilu sekalian," kata putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

Perdebatan penjatahan kursi Ketua DPR mencuat pascadisahkannya UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) Juli lalu. Cak Imin mengusulkan agar 10 kursi pimpinan DPR dan MPR dibagi rata parpaol yang lolos ke Senayan.

Berdasarkan peraturan tersebut, jatah ketua DPR secara otomatis untuk partai pemenang pemilu tidak berlaku lagi. PDI-P dan aliansinya melakukan aksi walk out dalam pengambilan keputusan tersebut. Mereka lantas lanjut menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ikuti Whatsapp Channel Republika