REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan ada kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dijadikan role model negara lain dalam pemberantasan korupsi.
“Bicara soal aktor-aktor mulai ada kemajuan. Sekarang pemberantasan korupsi sudahmenyasar aktor-aktor utama para politisi. Ini menarik, sebelumnya hanya birokrat implementor pelaksaan keputusan-keputusan,” kata Ade saat dihubungi Republika, Jumat (29/8).
Sedangkan melihat dari sisi aturan, setiap tahun Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) dalam pemberantasan korupsi. Jika dibandingkan dengan negara lain terutama di ASEAN, Indonesia terbilang cukup baik dalam pemberantasan korupsi. Bahkan KPK sering dijadikan contoh dalam pemberantasan korupsi seperti Malaysia dan Timor Leste. Keduanya pernah melakukan kunjungan ke ICW.
Namun, dibanding negara lain, berdasarkan beberapa riset dunia, Indonesia termasuk negara yang dianggap korup. Negara-negara di Eropa seperti Skandinavia korupsi sangat kecil.
“Kenapa Indonesia dijadikan rujukan. Ada institusi independen yang diberi mandat untuk melawan korupsi yang bisa sinergis dengan kepolisian dan kejaksaan. Faktor kedua, di Indonesia korupsi cukup banyak. Dalam konteks pemberantasan korupsi Indonesia harus lebih giat. Negara lain tidak akan segiat Indonesia karena korupsinya tidak banyak,” terangnya.
Meski demikian, KPK tidak bisa dijadikan satu-satunya instansi andalan dalam pemerantasan korupsi. KPK harus didukung publik dan kepolisian dan kejaksaan. “KPK sudah cukup bagus, tapi jangan KPK yang menjadi benteng terakhir,” ujarnya.