REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- PT Freeport Indonesia diminta mengutamakan Sumber Daya Manusia terutama putera daerah Papua untuk dipekerjakan di Smelter yang akan dibangun.
"Kami tidak persoalkan tempat pembangunan Smelter oleh Freeport, namun yang harus diutamakan oleh Freeport adalah mempersiapkan SDM terutama warga Papua di semua bidang untuk bekerja di Smelter yang akan dibangun. Putera daerah Papua harus disiapkan lebih dini," kata Sekretaris Eksekutif Forum kerja sama Lembaga Swadaya Mayarakat (Foker LSM) Papua, Linche M Maloali di Jayapura, Jumat.
Linche mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan rencana pembangunan Smelter tetapi yang perlu diperhatikan sebelum Smelter dibangun adalah SDM asli Papua.
Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terutama Dinas Pendidikan harus mengambil andil mempersiapkan anak Papua yang mempunyai kemampuan cukup.
"Saat ini Dinas Pendidikan sudah harus menyiapkan SDM terutama siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan pertambangan. Jangan sampai orang asing dan orang non Papua yang mendominasi Smelter nanti," ujarnya.
Aktivis LSM itu mengatakan, kesiapan SDM terutama warga Papua perlu karena sampai saat ini keterbatasan pendidikan masih menjadi masalah di daerah paling timur itu.
"Sampai sekarang masih ada anak-anak Papua yang tidak bisa baca tulis," ujarnya.
Dia menambahkan, pelibatan warga asli setempat untuk bekerja merupakan salah satu wujud mensejahterakan masyarakat Papua. "Kami setuju dengan pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe soal harapan smelter dibangun agar sejahterakan masyarakat Papua," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, meminta PT Freeport Indonesia membangun smelter di provinsi paling timur Indonesia itu. Permintaan Lukas disampaikan dalam pertemuan tertutup dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk RI, Robert Blake, terkait renegosiasi kontrak karya pertambangan Freeport di Papua.
"Selain membahas soal pelaksanaan UU Otonomi Khusus (Otsus) yang relatif belum optimal sehingga ada usulan kami untuk UU Otsus plus, kami juga sudah sampaikan kepada Pak Dubes soal renegoisasi kontrak karya Freeport di mana kewajiban mereka membangun smelter di Papua," ujar Lukas.
Menurut Gubernur, pertemuan dengan Robert Blake bukan keputusan akhir, melainkan diskusi yang saling mengisi guna solusi bersama. Tapi, Lukas keukeuh pembangunan smelter Freeport tak boleh di luar Bumi Cenderawasih, demi kesejahteraan warga Papua.
"Intinya kami minta smelter di Papua, tak boleh di tempat lain dengan alasan apapun. Pihak AS juga menaruh perhatian besar pada Tanah Papua, itu sejalan dengan program kami turunkan kemiskinan. Harus jujur kalau 90 persen warga Papua hidup miskin," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika