REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menegaskan tidak sepakat pada wacana kenaikan harga bahan bakar minyak sebelum pemerintah melakukan efisiensi pada sektor-sektor lainnya.
"Saya secara pribadi menolak usulan kenaikan BBM sebelum pemerintah mengerjakan program efisinsi pada sektor lainnya," kata Maruarar Sirait di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (28/8).
Menurut Maruarar, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum efisien menggunakan anggaran karena masih ada sejumlah sektor yang pendapatannya dapat ditingkatkan, seperti sektor pajak.
Karena itu, Maruarar mengusulkan kepada pemerintahan mendatang akan dapat melakukan efisiensi anggaran serta optimalisasi pendapatan negara dari berbagai sektor.
"Masih banyak PR (pekerjaan rumah) dari pemerintahan Presiden SBY yang harus dikerjakan oleh pemerintahan mendatang guna membangun Indonesia," katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mencontohkan, pada sektor pertambangan, banyak pengusaha tambang yang menjadi kaya, tapi pajak yang diterima negara masih belum optimal.
Jika pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memimpin pemerintahan selama lima mendatang dapat mengerjakan PR-PR dari pemerintahan saat ini sehingga penerimaan negara meningkat, maka tidak perlu menaikkan harga BBM.
"Kenaikan harga BBM adalah alternatif terakhir setelah semua alternatif lainnya dilakukan," katanya.
Maruarar juga memperkirakan, setelah Joko Widodo dilantik sebagai presiden akan melakukan efisiensi anggaran dari dirinya sendiri. Hal itu dilakukannya dengan cara memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dan ke daerah.
Maruarar juga meyakini Joko Widodo akan mengefisienkan anggaran dari lingkungan di sekitarnya dengan membatas jumlah pasukan pengamanan presiden (Paspampres).
"Efisiensi anggaran dimulai dari Jokowi dan orang di sekitarnya, diharapkan akan meluas sampai ke semua lembaga negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika