REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) menilai sikap Presiden Susilo Bambanng Yudhoyono (SBY) yang ragu-ragu menaikan harga BBM di akhir masa pemerintahannya akan memperpanjang antrean BBM di daerah.

Menurut dia, tidak masalah kalau memang pemerintah menunda kenaikan BBM, asalkan masih mampu menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Saat ini, anggaran sebesar Rp 400 triliun habis untuk kebutuhan subsidi yang dinilai kurang tepat sasaran.

“Tidak apa-apa kalau pemerintah ragu-ragu, yang penting negara selamat,” kata JK di Hotel Luwansa, Kamis (28/8).

Dia menambahkan, bila likuiditas pemerintah habis, maka keperluannya hanya untuk hal konsumtif pembakaran emisi kendaraan. Padahal, pembangunan belum maksimal, banyak infrastruktur terbengkalai, biaya kesehatan tak optimal dan pertanian mendek.

Subsidi BBM, kata JK, bukanlah belanja produktif karena keperluan tersebut difungsikan 'membakar uang'. Kalau kebijakan ini terus dipertahankan, menurut dia, antrean BBM di daerah akan semakin panjang. Pilihan itu, sekarang ini sepenuhnya masih menjadi kewenangan Presiden SBY.

“Kalau mau memperpanjang antrean, silakan saja. Uang itu habis untuk knalpot mobil. Kalau saya, kapanpun bisa naik. Besok juga bisa,” ujar JK.

Kemarin malam, Rabu (27/8/2014), Presiden terpilih Jokowi dan Presiden SBY mengadakan pertemuan di Bali membahas rancangan APBN 2015. Namun dalam pertemuan tersebut, tidak membahas mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika