REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku, belum ada tawaran jabatan menteri bagi partainya dan menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan presiden.

"Kabinet presidensial itu hak sepenuhnya di presiden karena presiden adalah pimpinan eksekutif sehingga beliau yang akan menentukan. Tidak bisa partai menarget," kata Muhaimin usai penandatanganan nota kesepahaman empat kementerian di Jakarta, Rabu (27/8).

Muhaimin mengatakan ia tidak mengusulkan nama calon menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) namun jika ada kader PKB yang diminta untuk jadi menteri maka dirinya akan mengizinkan.

Jika dirinya tidak lagi terpilih menjadi menteri, Muhaimin mengaku akan kembali ke jabatannya sebagai ketua umum PKB.

Muhaimin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu juga menyatakan setuju dengan usul agar menteri bekerja sebagai profesional dan tidak merangkap pekerjaan di parpol.

"Pada prinsipnya, semua menteri dari partai manapun, ketika sudah jadi menteri harus konsentrasi penuh. Semua jabatan partai itu hanyalah bagian dari semacam koordinasi saja," katanya.

Muhaimin mencontohkan posisinya saat ini sebagai ketua umum parpol merangkap menteri maka harus mengutamakan tugasnya di kementerian. "Istilahnya begini, saya sekarang ketum partai merangkap menteri. Menteri itu tugas utama, ketum partai itu hobi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika