REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menyatakan, di tingkat nasional Provinsi Jatim prestasinya bagus. Tetapi sebagian Dinas masih cukup memprihatinkan, terutama berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang masih mendapat penilaian kurang.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena komunikasi kepemimpinan yang kurang baik.
“Oleh karena itu, kepemimpinan yang baru ini diminta melakukan pembenahan kedalam. Kita mendapat kepercayaan masyarakat dari tiga hal, yaitu Laporan Keterangan Pertaggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), dan parasamya dan LAKIP,” ujarnya ketika melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (26/8).
Ia meminta semua benar-benar dipersiapkan dengan baik. Semua harus turun, mulai sekretaris daerah (Sekda), Sekda dibantu Asisten Administrasi Umum dan Biro Organsiasi membangun teknologi informasi (TI) dengan tracking system. Menurut Soekarwo, kegiatan mutasi ini merupakan penyegaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam rangka menghadapi tantangan ke depan yang lebih praktis. Karena menghadapi era kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) tidak mungkin dihadapi dengan kinerja yang tidak baik.
“Kita mengubah disiplin manajemen keuangan money follow progam bukan money follow function. Kelemahan kita selama ini mengeterapkan money follow function,” ujarnya.
Kultur bekerja konsepsional tabulasi, data, laporan, sistem administrasi pelaporan bukan pekerjaannya. Seperti yang dapat C dan D karena memang tidak bisa dilaporkan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Jakarta.
Memang, kata dia, ada pengembangan struktur seperti pada Dinas Perikanan, BPKAD, dan di PU Bina Marga. Tetapi itu sudah cukup, tidak ada pengembangan lagi, karena kita memperkaya fungsi bukan memperluas struktur. Apa yang sudah ada harus dimanfaatkan dengan baik. Bekerja dalam pengorganisasian adalah bekerja secara funsgional. Oleh karena itu yang sangat penting melakukan pengurangan kelembagaan, jangan sampai digemukkan. Perubahan struktur ini harus diikuti kinerja yang baik.
“Ada tiga hal yang harus dipertanggung jawabkan sebagai birokrat yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu, LKPJ gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pertanggung jawaban kinerja yang dinilai setiap tahun,” katanya.
Dia menambahkan, yang dinilai indeks kinerja utama adalah apakah pertumbuhan bagus dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, disparitas wilayah. Paling rendah sejawa yaitu 0,36. Sedangkan nasional 0,41, DKI, dan Banten 0,43, DIY 0,44. Kemudian LPPD tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lingkungan hidup, dan gender. Gender di Jatim, kata dia, sudah 6 kali berturut-turut mendapat penghargaan nasional nomor satu, kualitas gender paling baik.
Selain itu mengenai Penghargaan Parasamya. Tahun 2012 dapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, artinya Jatim emrupakan provinsi terbaik di Indonesia, tapi penghargaan diserahkan tahun 2014.
“Untuk tahun 2013 masih dievaluasi tahun ini, dan penghargaan akan diserahkan tahun 2105 mendatang, apakah Jatim bisa mempertahankan atau tidak?” ujarnya.
Kalau dilihat kinerja satu-persatu dari SKPD tentang LAKIP, ada SKPD yang dapat A, B, atau B plus, bahkan ada yang C bahkan D. Semua itu permaslahan pada kepemimpinan, yaitu jalinan komunikasi yang baik antara pimpinan, staf dan penilai, tidak bisa konfrontatif. Dalam kesempatan itu Soekarwo untuk pertama kalinya mengutarakan secara terbuka pelaksanaan LAKIP setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Adapun SKPD yang mendapat A adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dispenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan DLLAJ. Kemudian Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Bakesbang, Badan Diklat, rumah sakit (RS) dr Soetomo, RS Saiful Anwar, RS Sudono, RS Haji, RS Jiwa Menur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, PU Bina Marga, dan Dinas Kehutanan.
Sedangkan SKPD dengan nilai B plus adalah Dinas pendidikan peternakan perkebunan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, BKPMD, Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi, BKAD, dan Biro Umum. Semua dalam waktu dekat harus menjadi ‘A’. Berikutnya, SKPD dengan nilai B adalah Dinas Perikanan dan kelautan, Disbudpar, PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kominfo , Dispora, Bapemas, Balitbang, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Katahanan Pangan, Sekretariat Dewan, Sekretariat KPID, Bakorwil Pamekasan, Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun, Bakorwil Bojonegoro, Biro Humas dan protokol, Biro Administrasi Kemasyarakatan, Biro Administarsi Pembangunan, kantorperwakilan.
Sementara yang mendapat nilai Cc dibawah B adalah Badan lingkungan hidup, satpol PP, dinas SDA, Biro adm pemerintahan umum, biro kesejahraa rakyat, biro administrasi ekrja sama, biro hukum, sekreariat KORPRI.
“Kemudian yang cukup memprihatinkan dengan nilai C adalah Biro Perekonomian, nilai D adalah Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sedangkan 44 orang pejabat eselon II yang dilantik sebagai Kepala Bidang dan Kepala UPT, ditempatkan di berbagai Dinas/ Badan di lingkungan Pemprov Jatim,” katanya.
Seusai pelantikan eselon II dan III tersebut, ditempat yang sama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Akhmad Sukardi melantik 107 pejabat eselon IV di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika