REPUBLIKA.CO.ID, DILI -- Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintah menjamin pasokan BBM bersubsidi mencukupi, untuk itu pihaknya memastikan dalam waktu kurang dari tiga hari tidak ada lagi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar.
"Dalam waktu kurang dari tiga hari tidak boleh lagi ada antrean yang tidak perlu," katanya kepada wartawan di Dili, Timor Leste, Selasa (26/8) malam.
Ia mengatakan hal itu telah menjadi keputusan dalam rapat terkait BBM bersubsidi yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Selasa (26/8). Seperti diberitakan sejumlah antrean terjadi di SPBU di daerah. Di antaranya Cirebon, Sukabumi dan Padang.
Chairul mengatakan, terjadinya antrean di daerah tersebut dikarenakan kebijakan yang bersifat lokal yang dilakukan oleh pertamina daerah tertentu guna melakukan pembatasan untuk penghematan. "Ini bukan merupakan kebijakan pemerintah secara umum," katanya.
Ia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah-langkah dianggap perlu. Dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan pertamina terkait hal ini. Menurut dia, masalah antrean tersebut karena masalah distribusi pasokan BBM bersubsidi. Untuk itu pasokan BBM bersubsidi akan diperlancar mengingat stok BBM mencukupi.
Ia menambahkan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah penghematan subsidi sesuai dengan penurunan kuota dalam APBN Perubahan 2014 yang telah disahkan. Di dalam APBN P 2014, kuota BBM bersubsidi diturunkan dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter.
Dalam APBN Perubahan tersebut, pemerintah tidak diberikan kelonggaran untuk menaikkan kuota bila diperlukan karena tidak disetujui DPR. Sehingga pemerintah berupaya agar tetap mampu menjaga kuota.
Untuk itulah, kata Chairul, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penghematan BBM bersubsidi. Namun langkah penghematan tersebut dilakukan tanpa harus membuat antrian yang tidak perlu. Diantaranya dengan tidak menjual BBM bersubsidi di Jakarta Pusat, di jalan tol dan juga selepas jam 18.00 WIB.
Ia mengatakan BBM bersubsidi mencukupi bila masyarakat menggunakan secukupnya dan tidak diperdagangkan.