REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan sosok yang akan mengisi posisi menteri harus tidak merangkap posisi sentral di partai politik.
Melihat wacana ini, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai menteri memang harus melepas simbol partai.
"Akan melepaskan diri dari simbol-simbol kepartaian. Dia adalah menteri yang tidak terkait lagi dengan partai. Itu spirit-nya, ya," kata tokoh yang akrab dipanggil Cak Imin itu di Jakarta, Selasa (26/8).
Ia mengatakan, menteri terpilih nanti harus melebur dalam kabinet. Bahkan, tidak ada lagi pemisahan bendera partai.
Cak Imin menyebut, kesepakatan awal adalah harus menjadi kabinet kerja dan kabinet bersama. Karena itu, harus ada komitmen dan kebersamaan untuk menjaga serta melaksanakan pemerintahan.
"Kabinet milik bersama, bukan lagi kavling-kavling partai, orang partai. Semua kalau sudah masuk kabinet, jadi orang kabinet," kata dia.
Mengenai soal rangkap jabatan, menurut Cak Imin, itu hanya merupakan persoalan teknis. Ia hanya menegaskan menteri terpilih nanti harus dapat melepas bendera partai dan benar-benar melebur dalam kabinet.
Untuk masalah kabinet, ia menyebut, Jokowi belum membahasnya dengan partai pengusung. "Mungkin September pertengahan baru kita diajak bicara soal kabinet," ujar dia.
Cak Imin mengatakan, Jokowi saat ini masih menggodok postur kabinet pemerintahan ke depan. Ia akan menunggu momen Jokowi untuk melakukan pembahasan dengan partai pengusung.
Untuk persoalan menteri ini, Cak Imin mengatakan, PKB hanya sebatas memberikan masukan. "Sepenuhnya kabinet ada di tangan Pak Jokowi. Kita tidak pada posisi memaksakan sesuatu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika