Selasa 26 Aug 2014 08:05 WIB

Hatta Disarankan Keluar dari Pengaruh Amien Rais

Rep: c83/ Red: Muhammad Hafil
 Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Amien Rais (kiri) bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kanan) dan Ketua DPP Zulkifli Hasan (kedua kanan).
Foto: Antara/Prasetyo Utomo
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Amien Rais (kiri) bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kanan) dan Ketua DPP Zulkifli Hasan (kedua kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - -Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mengatakan Hatta Rajasa harus berani keluar dari ikatan politik Prabowo dan pengaruh Amien Rais. Hal tersebut dikarenakan agar Partai Amanat Nasional (PAN) dapat segera menentukan arah politik partai untuk lima tahun ke depan.

Ia menjelaskan, yang menjadi penghalang PAN untuk memutuskan bergabung ke pemerintahan Jokowi karena adanya beban psikologis Hatta Rajasa sebagai wapres Prabowo pada pilpres beberapa waktu lalu. selain itu, keberadaan elite partai seperti Amien Rais juga mempengaruhi kebijakan yang akan diambil Hatta dan PAN.

"Hatta Rajasa sedang mencari jalan terbaik untuk terlepas dari lubang jarum, ia sedang menunggu waktu yang tepat kapan saatnya bisa melepaskan diri," ujar Ikrar Nusa Bakti kepada Republika, Selasa (26/8).

Ia menambahkan, sikap yang ditunjukan Prabowo dengan belum bisa menerima hasil keputusan MK dan kemenangan Jokowi dapat dijadikan momentum bagi Hatta Rajasa untuk keluar dari ikatan politik Prabowo. Hal tersebut dikarenakan, Hatta Rajasa sendiri telah secara terbuka mengatakan menerima keputusan MK.

Sedangkan untuk Amien Rais, ia menilai Amien Rais dihormati hanya karena sebagai pendiri PAN. Ia juga mengatakan, Hatta Rajasa harus menyadari bahwa Amien Rais bagian dari masa lalu dan tidak mampu memberikan sesuatu untuk Indonesia sejak kepemimpinannya. 

Ia menambahkan, sangat sulit bagi koalisi merah putih untuk menjadi oposisi yang keras kepada pemerintah. Hal tersebut dikarenakan sistem di Indonesia tidak mengenal oposisi. Ia juga mengatakan oposisi yang akan dilakukan oleh koalisi merah putih juga masih belum terlalu jelas bentuk dan tujuannya. 

Menurutnya, memutuskan untuk menjadi koalisi bukan berarti tidak bisa bertentangan dengan pemerintah. Buktinya untuk era SBY partai koalisi juga ada yang tidak mendukung kebijakan SBY seperti PKS, Golkar dan PPP.

"Untuk PAN sendiri memiliki peluang untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi, kita lihat saja sebelum tanggal 20 Oktober nanti," ujarnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement