REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pakar hukum tata negara Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr Rahmat Bowo mengingatkan oposisi yang berada di luar pemerintahan jangan hanya menerapkan paradigma "asal beda".
"Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, secara hukum sebenarnya tidak ada istilah oposisi karena bukan sistem parlementer yang diterapkan, melainkan presidensial," katanya di Semarang, Senin.
Namun, kata pengajar Fakultas Hukum Unissula itu, pengertian oposisi yang diartikan sebagai kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan memang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Menurut dia, kekuatan oposisi memang dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah. Sebab, kekuatan pemerintah yang terlampau besar tanpa penyeimbang memang tidak baik dan cenderung korup.
Berkaitan dengan "peta" perpolitikan di Indonesia, kata dia, Koalisi Merah Putih berisi partai-partai politik pendukung Prabowo-Hatta memang berpeluang untuk menjadi kekuatan oposisi.
"Ya, kalau memang (Koalisi Merah Putih, red.) benar-benar permanen dan solid. Namun, sepertinya beberapa parpol di dalam koalisi itu akan merapat ke pemerintahan. Ya, lihat saja nanti seperti apa," katanya.
Rahmat menjelaskan koalisi permanen yang dibangun pendukung Prabowo-Hatta memang lebih besar kekuatannya di parlemen dibandingkan dengan koalisi yang dibangun pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut dia, kekuatan oposisi memang memiliki dampak positif jika benar-benar dibangun dengan semangat memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan oposisi yang dibangun dengan paradigma sekadar "asal beda".
"Kalau nanti oposisi hanya sebatas 'asal beda' (dengan pemerintah, red.) bisa repot. Misalnya, pemerintah sudah bagus menyusun program-program, ditolak terus. Yang dirugikan kan rakyat," katanya.
Jika kekuatan oposisi berparadigma hanya sebatas "asal beda", kata dia, proses yang berjalan selama lima tahun ke depan bisa sia-sia dan menghabiskan energi negara, bukannya memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kekuatan oposisi yang baik, kata Rahmat, adalah yang mampu berperan sebagai penyeimbang, mengawasi jalannya pemerintahan agar pemerintah bersikap hati-hati dan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
