REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menyosialisasikan pentingnya masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan, karena PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
"PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk peningkatan pembangunan di Kota Mataram sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya penigkatan kesejahteraan masyarakat," katanya saat membuka Gebyar Pembayaran PBB tingkat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.
Dikatakanya, kegiatan gebyar PBB akan dilaksanakan hingga tanggal 27 September 2014. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan PBB, selain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
"Upaya intensifikasi dilakukan dengan jalan mengintensifkan penerimaan, salah satunya melalui kegiatan gebyar pembayaran PBB," katanya.
Sedangkan upaya ekstensifikasi yaitu memperluas obyek dilakukan dengan jalan mendata obyek pajak yang belum terdaftar sebagai obyek pajak baru.
Menurutnya, pada tahun 2014 ini target PBB Kota Mataram telah ditetapkan sebesar Rp18 miliar lebih. Sedangkan realisasi sampai dengan minggu kedua bulan Agustus 2014 baru mencapai Rp5 miliar lebih atau sekitar 28,14%.
Dengan jumlah SPPT PBB di Kota Mataram tahun 2014 sebanyak 54.832 wajib pajak (WP). Artinya, rata-rata yang membayar PBB masih di bawah 50 persen, jumlah ini tentu masih jauh dari nilai target yang ditentukan.
Terkait dengan itu, wali kota meminta seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama agar pengelolaan PBB ini bisa berjalan dengan baik dan dipergunakan untuk sepenuhnya kepentingan masyarakat.
"Selain itu, pelayanan kepada WP dapat ditingkatkan lagi kualitasnya agar pelayanan publik yang prima bisa dicapai secara maksimal," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengatakan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada WP, dalam kegiatan gebyar PBB ini pihaknya telah menyiapkan sebanyak 1.500 payung untuk WP yang membayar PBB, dan akan ditambah sesuai dengan kebutuhaan.
Selain itu, dispenda juga menyediakan 10 loket pembayaran PBB, dengan rincian empat loket di kantor Dispenda, empat loket di pendopo wali kota dan dua loket mobil keliling yang akan melayani masyarakat di tingkat kelurahan secara bergantian.
"Kami juga telah bekerja sama dengan PT Bank NTB untuk memberikan pelayanan pada setiap kantor cabang yang ada di Kota Mataram. Semua itu untuk meningkatkan partisispasi masyarakat dalam membayar PBB," katanya.
Pada akhir gebyar, Dispenda akan melakukan pengundian terhadap kupon WP dengan hadiah utama tiga tiket perjalanan ibadah umroh, sepeda motor, kulkas, TV da hadiah-hadiah menarik lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika