REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya perampingan dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK masih terus digodok. Hingga saat ini, masih dibahas beberapa kemungkinan atau opsi yang akan diberikan kepada Jokowi-JK untuk formasi kabinetnya.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan mengatakan, pembahasan untuk opsi-opsi struktur kabinet masih belum final. Masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikannya sebelum Jokowi-JK resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

"Masih ada beberapa opsi yang didiskusikan dan belum final, kan masih ada waktu," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Ahad (24/8).

Anies mengatakan, menyusun opsi untuk struktur kabinet tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Sebab, semua harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa janji-janji kampanye Jokowi-JK bisa diimplementasikan. Janji-janji itu harus dipastikan bisa berjalan.

Dia menambahkan, APBN yang dipakai juga harus bisa efektif. Artinya, ongkos untuk perjalanan pemerintahan tidak boleh lebih besar dari anggaran untuk menjalankan program-program yang dijanjikan.

Menurutnya, hal itu akan bisa dijawab dengan pembentukan arsitektur atau postur kabinet yang tepat. "Jadi postur arsitektur tidak bisa dibuat di awang-awang, harus sesuai dengan apa yang dikerjakan, bagaimana style kepemimpinannya, apa dasar filosofinya, baru kemudian dijalankan," ujarnya.

Dia juga membantah bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla berseteru akibat perbedaan pendapat mengenai postur kabinet. Ia meminta media untuk tidak membesar-besarkan terkait isu perpecahan tersebut. "Jangan membuat yang sama menjadi beda, kita membutuhkan perjalanan yang baik ke depan," katanya.

Menurut Anies, keduanya menginginkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bisa menjalankan semua yang dijanjikan. Jokowi-JK, kata dia, sama-sama ingin pemerintahan diisi orang yang bersih, kompeten, dan rekam jejaknya baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika