REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Indobarometer, Muhammad Qodari, mengatakan usulan perampingan kabinet pemerintaha Jokowi-JK jangan terburu-buru. Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi-JK menawarkan perampingan kementerian dari 34 menjadi 27 kementerian dengan tujuan menghemat APBN sebesar Rp3,8 triliun. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) merekomendasikan 20 kementerian yang paling ideal pada kabinet Jokowi-JK. 

"Ide perampingan maupun penggabungan kementerian itu jangan terburu-buru.  Idealnya Jokowi langsung bekerja bukan sibuk dengan arsitektur kabinet," kata Qodari saat dihubungi Republika, Ahad (24/8).

Qodari mengatakan ide perampingan tersebut harus hati-hati sekali. Sebab perampingan kabinet akan berdampak pada implikasi masalah kepegawaian. Dia menyontohkan pengalaman Presiden Gusdur yang pernah membubarkan Departemen Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Departemen Sosial sehingga pegawainya keleleran. 

"Kalau mau melakukan penggabungan hanya untuk kementerian yang tidak mengubah personalia secara ekstrim karena itu tidak mudah. Untuk amannya pakai saja kementerian yang ada sekarang ini. Kalau cuma sekedar ganti nama tidak apa-apa, misalnya Kementerian Perikanan dan Kelautan menjadi Kementerian Maritim," terangnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika