REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi peluang Golkar dan PPP ikut pemilihan kepala daerah (pilkada). Wakil Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Fernita Darwis mengungkapkan, keputusan DKPP ini dapat memberi jalan untuk islah terbatas pada partai berlambang Ka’bah ini.
“Solusi yang dikeluarkan ini memberi jalan apakah kita mau melakukan islah terbatas atau tidak,” kata dia pada Republika, Kamis (9/7).
Islah terbatas dimungkinkan terjadi untuk menyambut keikutsertaan PPP dalam pilkada serentak 9 Desember nanti. Namun, hal itu masih perlu pembahasan di rapat pimpinan PPP. Dalam waktu dekat, kata Fernita, DPP PPP akan memanggil DPW dan DPC untuk membahas kemungkinan untuk islah terbatas. Terutama DPW dan DPC di daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak.
Ini dilakukan menyusul ada keputusan soal syarat Golkar dan PPP bisa ikut pilkada kalau nama calon yang diajukan sama antar dua kubu yang berkonflik. Artinya, ini mengharuskan dua parpol yang berkonflik ini harus melakukan islah terbatas. Rapat pimpinan akan membahas soal tanggapan PPP atas pernyataan DKPP soal nama calon kepala daerah yang harus sama.
“Lalu akan dibicarakan langkah apa yang akan kita ambil,” tegas Fernita.
Seluruh DPW yang hadir di rapimnas, kata dia, menghendaki kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz ini tidak akan islah dengan kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy. “Rapimnas PPP Kemarin, dari 31 DPW yang hadir minta untuk tidak islah dengan PPP Romi (Romahurmuziy). Kalau ada keputusan DKPP seperti ini, harus ada pertemuan lagi,” tegas Fernita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
