REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seolah cuci tangan dan tidak bertanggungjawab. Karena, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok justru disebabkan oleh ulah pemerintah yang tidak arif dalam mengelola isu dan rencana kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
"Setelah menekan PKS untuk mundur dari koalisi dan kabinet, kini sudah menghembuskan lagi isu reshuffle kabinet," jelas Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (9/4). Soal isu itu, kata dia, tidak bisa menurunkan harga kebutuhan pokok.
"Lalu, siapa yang mengelola kepentingan dan masalah yang dihadapi rakyat?" tanya anggota DPR Fraksi Golkar ini. Dia menyatakan pemerintah hanya semakin membuat masyarakat menderita. Sebab, hingga kini harga kebutuhan barang pokok yang sudah terlanjur naik dan tidak kunjung turun meski harga BBM batal dinaikkan.
Meski seperti itu, lanjutnya, tidak ada anggota kabinet yang menunjukkan kepedulian terhadap fakta-fakta yang mengemuka di pasar komoditi kebutuhan pokok rakyat. Yang berkembang saat ini, kata Bambang, adalah polemik di kalangan elite politik yang kian memanas terkait isu PKS keluar koalisi dan pergantian menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
