REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengusulkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk dialokasikan pada APBD Sulbar 2016. Anggaran tersebut dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi kehumasan.
"Untuk lebih memaksimalkan tupoksi Humas dalam mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat melalui media massa, maka pada 2016 diusulkan anggaran sebesar Rp 10 miliar melalui APBD Sulbar," kata Kepala Biro Humas Pemprov Sulbar Muhammad Hamzih di Mamuju, Sabtu (17/10).
Ia mengatakan, pada APBD Sulbar 2015 anggaran yang dikelola Humas Sulbar hanya sekitar Rp 800 juta untuk media massa dan itu tidak maksimal.
Menurutnya, tahun depan anggaran ditingkatkan sampai Rp 2 miliar agar media massa, dapat maksimal mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat diseluruh wilayah Sulbar. Sehingga masyarakat juga dapat terus memberikan dukungan melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.
Menurut dia, peran media akan dimaksimalkan pemerintah karena fungsi media memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat sangat penting. Selain itu, agar antara pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan pembangunan sehingga daerah ini semakin maju dan berkembang.
Ia mengharapkan agar insan media di Sulbar juga dapat terus memberikan masukan kepada pemerintah. Tujuannya agar pemerintah dapat melahirkan program pembangunan yang dapat lebih memajukan dan membuat daerah ini kian berkembang.
Hamzih mengatakan pemerintah di Sulbar tidak akan anti kritik ketika media juga memberikan masukan untuk perbaikan. "Wajar ada kritikan itu juga dibutuhkan pemerintah untuk semakin memperbaiki pemerintahan. Kritikan itu tidak salah sepanjang untuk pembangunan yang lebih baik, dan wartawan dapat semakin profesional dalam menjalankan tugasnya dan terus memberikan informasi penting yang butuh diketahui oleh masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
