REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD mengatakan, pemerintah baru harus berani menolak kolusi. Sebab Indonesia saat ini sudah dalam kondisi sangat parah.
"Pada 2014, Bank Dunia mencatat Indonesia masuk sebagai 10 besar negara dengan PDB (pendapatan domestik bruto) terbesar di dunia," kata Mahfud usai memberikan sambutan pada wisuda periode iv di UII Yogyakarta, Sabtu 923/8).
Selain itu, katanya, Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi ini menempati urutan kedua di dunia.
Namun, nyatanya masih banyak masyarakat yang miskin. "Ini disebabkan ketidakmerataan distribusi kekayaan," kata Mahfud.
Ia menjelaskan, ketidakmerataan disebabkan adanya kolusi antara pengusaha yang mengelola kekayaan negara dan pejabat korup. Selama ini, banyak penjabat yang menjual kekayaan negara untuk kepentingan diri sendiri.
Sedangkan perusahaan yang mengelola kekayaan negara, kata Mahfud, tidak seluruhnya dimiliki orang Indonesia. Ada 87 persen perusahaan Indonesia yang dikuasai oleh asing.
"Apa yang terjadi jika kekayaan perusahaan itu ditarik pemiliknya untuk dipindahkan ke negara lain? Indonesia akan menjadi negara miskin,” papar Mahfud.
Karena itu, saran Mahfud, pemerintah baru harus berani membuat kebijakan yang memihak rakyat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati kekayaan alam.
"Kita harus memiliki sikap sehingga muncul kebijakan atau kelompok pemerintah yang berani menolak kolusi untuk membuat kebijakan yang merugikan bangsa," ungkap Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
