REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Golkar diprediksi tak akan bergabung dalam kepemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) jika kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Akbar Tanjung memenangkan pemilihan ketua umum pada musyawarah nasional (munas) mendatang.
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, pintu koalisi akan tertutup. Yaitu, jika munas berlangsung 2014 dan ketum yang terpilih merupakan orang dari kubu Ical atau Akbar.
"Semuanya bergantung hasil munas. Kalau ketumnya dari kubu ARB (Ical) dan Akbar Tandjung, mereka komitmen sebagai oposisi," kata Siti di Jakarta, Sabtu (23/8)
Selain Golkar, ia menilai, ada dua parpol lainnya yang punya potensi besar untuk masuk pemerintahan Jokowi-JK. Yakni, PPP dan Partai Demokrat.
Sikap politik di kedua parpol tersebut dinilai relatif cair sehingga membuka peluang komunikasi.
Menurut dia, PPP tidak utuh dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta. Apalagi sampai memunculkan konflik atas sikap politik Ketua Umum Suryadharma Ali.
Karenanya, kata dia, terlihat kalau sejak awal parpol tersebut memang sudah condong ingin berkoalisi dengan PDIP.
"Sedangkan Demokrat tidak punya sikap yang jelas. Mereka sepertinya hanya wait and see hasil pilpres. Selain itu, ketika pileg, parpol tersebut sudah menjalin komunikasi dengan PDIP, hanya ditolak," ujar dia.
Untuk PAN, kata Siti, terkekang beban moral. Padahal sejumlah elite di internal parpol tersebut ingin bergabung ke pemerintahan.
Hanya saja, jabatan Hatta Rajasa dalam koalisi Merah Putih sebagai wapres. Sehingga, sulit ambil sikap keluar dari koalisi yang mendukung pasangan nomor urut satu itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika