REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres Terpilih, Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, kekeliruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama lima tahun belakangan ini adalah saat membentuk sekertariat gabungan (setgab). 

Karena, koalisi itu membuat sejumlah parpol yang tak masuk kabinet pemerintah dianggap sebagai oposisi.

Padahal, kata dia, tidak ada istilah oposisi di parlemen. Melainkan hanya parpol yang berada di luar pemerintahan. 

Ia pun berjanji, saat menjabat nanti, sekat itu tidak akan lagi dimunculkan. Sehingga kebijakan Joko Widodo(Jokowi)-JK tidak banyak yang terganjal saat melibatkan legislatif.

"Kalau zaman saya dulu, meski PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan, namun anggota dewan termasuk ketua umumnya tetap saya libatkan dalam ambil keputusan. Dengan begitu, mereka tidak merasa menjadi pihak oposisi," kata JK.

Selama kepemimpinannya, banyak program SBY yang diganjal di pemerintah. Bahkan, tak hanya dilakukan oleh partai yang berada di luar pemerintahan. Program SBY pun kerap dihadang oleh partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam setgab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika