REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menolak adanya perampingan kabinet yang menjadi salah satu opsi tawaran tim transisi. Alasannya, tahun pertama pemerintahan periodenya membutuhkan waktu penyesuaian untuk menerapkan sistem tersebut.

Selain itu JK juga berniat untuk membicarakan masalah komposisi kabinet ini bersama Joko Widodo beserta sejumlah partai politik (parpol) pendukungnya. Ia mengatakan arsitektur kabinet mendatang tentunya harus melalui proses evaluasi bersama Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI.

''Kami harus melakukan evaluasi bersama parpol terlebih dahulu, apakah komposisi kabinet yang diusulkan layak atau tidak. Termaksud rencana bergabungnya parpol non koalisi dalam pemerintahan Jokowi-JK,'' kata JK kepada ROL, Sabtu (23/8), di Jakarta.

Lebih lanjut JK mengatakan, saat ini memang diperlukan perubahan arsitektur kabinet. Namun hal tersebut bukan berarti harus merombaknya secara besar-besaran. Jumlah kementerian yang sekarang dinilai cukup ideal dengan kondisi demografis dan geografis Indonesia sehingga, tak tidak tepat kalau harus dikurangi.

''Tidak perlu ada perombakan kabinet. Sebab, itu akan memakan waktu panjang untuk mengkondisikan persoalan teknis seperti kantor, pejabat kementerian, penempatan SDM. Sedangkan, kita mau langsung bekerja,'' katanya.

Menurut dia, masalah yang akan dihadapi pemerintahan ke depan, sangat besar. Terutama, kata dia, terkait kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur daerah. ''Opsi dari Tim Transisi Jokowi-JK hanya sebuah rekomendasi namun keputusannya jadi kewenangan Jokowi-JK.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika