Jumat 22 Aug 2014 20:00 WIB

KPU Evaluasi Pileg dan Pilpres 2014

Rep: C87/ Red: Djibril Muhammad
husni kamil malik
husni kamil malik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengevaluasi kinerjanya dalam melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan evaluasi tersebut bertujuan agar pelaksanaan pemilu 2019 lebih baik dari pelaksanaan pemilu 2014.

"Untuk pemilu legislatif dan Pilpres kami sudah mulai menjadwalkan melakukan evaluasi secara internal pada tahun ini. Yang dievaluasi pelaksanaannya dan pascapelaksanaan. Termasuk sengketa di MK, soal DPKTb, rekruitmen anggota, semua akan dievaluasi, supaya pemilu 2019 itu akan lebih baik dari pemilu 2014," kata Husni kepada wartawan di gedung KPU, Jumat (22/8).

Saat disinggung tahapan mana dari pelaksanaan pemilu yang paling berat, Husni mengatakan semuanya ringan. Husni mengaku pihaknya sudah bisa membuat penilaian mana yang sulit. Semua tergantung dari kesiapan personel yang ada dan kondisi dukungan dari lingkungan yang ada.

"Sepertinya semua ringan semua sudah selesai. Tidak bisa kita menyatakan suatu tahapan itu sulit atau tidak sulit," jelasnya.

 

Namun, Husni tidak menampik adanya volume kerja yang lebih berat dari tahapan pemilu yakni dalam proses pendaftaran pemilih.

Menurutnya tahapan tersebut volume kerjanya cukup panjang dan tingkat ketelitiannya sangat besar. Tahapan tersebut harus rinci sebab menyangkut orang yang akan memiliki hak pilih.

Dia mencontohkan seseorang pada hari pendaftaran berada di kota X namun pada saat ditetapkan sudah berada di kota Y.

"Begitu juga logistik. Logistik itu penyediaannya menjadi berat manakala tingkat akurasi data tidak mendekati fakta lapangan," imbuhnya.

Kemudian KPU akan melanjutkan rencana evaluasi untuk tahun anggaran 2015. KPU telah merencanakan pada 2015 akan melibatkan pihak eksternal untuk melakukan proses evaluasi. Model evaluasinya, kata Husni, akan ditambah dengan riset dan riset evaluasi.

Untuk riset tersebut KPU akan melibatkan lembaga riset seperti LIPI yang saat ini sudah mulai ada pembicaraan. Selain itu juga melibatkan perguruan tinggi.

"Dengan adanya riset evaluasi kami berharap ada temuan objektif yang bisa dijadikan satu rekomendasi perubahan yang lebih terukur dan lebih ilmiah," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement