REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai membicarakan pergantian pimpinan usai ditetapkannya Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji. Sebanyak 22 DPW PPP pun mendesak DPP segera menggelar muktamar untuk menyelematkan partai. Namun, DPP PPP hingga saat ini belum menentukan jadwal pelaksanaan muktamar.

Sejumlah elite PPP diprediksi akan maju sebagai calon ketua umum pada muktamar mendatang. Salah satunya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dijagokan untuk memegang pucuk pimpinan parpol berlambang kabah tersebut.

Ketua DPW PPP Kepulauan Riau Safrudin Aluan mengatakan, sesuai amant Mukerna III Bogor, maka pelaksanaan muktamar harus digelar sebulan pascapilpres, yakni setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Safrudin mengungkapkan, pelaksanaan muktamar menjadi kebutuhan dalam rangka regenerasi kepemimpinan.

“Kami DPW juga telah mendorong  untuk segera digelar muktamar, tapi pelaksanaanya tergantung DPP. Di Surabaya 22 DPW sudah pernah membahas masalah ini,” kata Safrudin dalam rilis yang diterima ROL, Jumat (22/8).

Safrudin juga menyinggung sosok yang pantas memimpin PPP, di antaranya Lukman Hakim Saifuddin. Menurut dia, Lukman dikenal sebagai sosok yang bersih, berintegritas dan punya komitmen untuk membesarkan partai. “Pak Lukman adalah salah satu kader terbaik partai. Di banding lainnya, figur Lukman memiliki kelebihan, terbukti ketika beliau dipercaya memimpin Kemenag,” tegas Safrudin.

Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara Suharto Karim berpendapat, bahwa  calon ketua umum PPP haruslah memiliki kapabilitas, integritas dan jiwa kepemimpinan yang amanah. Dirinya juga menilai Lukman Hakim Saifuddin memenuhi kriteria tersebut. “Figur Lukman salah satu yang layak untuk memimpin PPP,” terangnya.

Meski demikian, kewenangan untuk memilih ketua umum ada pada pemilik suara. Namun, pihaknya optimistis kader-kader PPP akan memilih kader yang potensial dan memiliki kemampuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika