REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelaku usaha perempuan berperan penting dalam agenda reformasi sistem pengadaan di Indonesia.
Untuk memajukan hal tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (LKPP), didukung oleh Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) melakukan studi pertama di Indonesia yang diberi judul “Survei Gender Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia”.
Ini adalah studi pertama di Indonesia tentang peran serta pengusaha perempuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
LKPP bertekad melakukan modernisasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, berkualitas dan setara gender. Hal ini bertujuan untuk mengurangi lemahnya efisiensi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebudayaan PPN/Bappenas, Nina Sardjunani, mengatakan, pengusaha perempuan merupakan agen perubahan di dalam sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah Indonesia.
“Perempuan yang memiliki akses dalam pengadaan barang/jasa dipastikan dapat mensejahterakan kehidupan bangsa dan memberikan dampak yang positif dalam pembangunan nasional,” ujarnya dalam lokakarya bertajuk "Meningkatkan Akses Perempuan dalam Pengadaan Pemerintah"di Jakarta, Kamis (21/8).
Pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia mulai tahun 2012-2014 menyerap setidaknya 30 hingga 40 persen dari APBN atau lebih dari Rp 300-400 triliun.
Selain itu, sejak tahun 2012-2014 terdapat lebih dari 300.000 paket pekerjaan yang didanai oleh APBN dan APBD yang diproses melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
Untuk mengurangi kerugian dan meningkatan efektifitas penyediaan barang dan jasa guna menunjang perekonomian, LKPP dan MCA-Indonesia melaksanakan proyek Modernisasi Pengadaan.
LKPP melakukan modernisasi sistem dan profesionalisasi staf pengadaan melalui penguatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di 29 kementerian/lembaga/pemda/institusi di Indonesia dengan nota kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2013.
Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP Sarah Sadiqa mengungkapkan, saat ini, ada sekitar 52 ribu perempuan sebagai pengelola pengadaan yang tersebar di seluruh Indonesia dan kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
“LKPP akan membantu menerapkan kebijakan baru yang berdampak positif bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah, khususnya bagi pengusaha perempuan,” ujarnya.
Langkah awal yang akan dilaksanakan adalah memperkuat dan mengintegrasikan gender dalam sistem pengadaan barang/jasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika