REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Sutarman mengecek langsung pengamanan jajarannya untuk mengawal jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/8).

Ribuan aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan sidang dengan agenda pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/ Wakil Presiden.

Sutarman mengatakan, jajarannya sudah melakukan pemetaan kelompok masyarakat yang akan melakukan aksi. Ia menyebut ada sekitar 42 kelompok masyarakat yang akan bergerak. Namun, kepolisian meminta masyarakat untuk tidak turun ke jalan.

"Kita sudah berkoordinasi kepada mereka-mereka untuk tidak turun ke jalan. Kita serahkan mekanisme penyelesaian perkara ini kepada hakim MK," ujar dia.

Ada informasi para pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan datang dari luar Kota Jakarta. Aparat kepolisian sudah mengantisipasi adanya gerakan massa itu dan melakukan penjagaan.

"Kalau masuk satu persatu kan nggak ketahuan. Tapi kalau masuk dalam bentuk rombongan, kita suruh kembali ke daerah masing-masing," kata jenderal bintang empat itu.

Menurut Sutarman, ada 14 titik di kawasan Jawa Barat yang akan dipantau aparat kepolisian. Seperti di kawasan Karawang dan Bogor. Kemudian ada tujuh titik jalan masuk juga yang dipantau di Banten.

Sutarman mengatakan, jajarannya sudah siap secara maksimal untuk melakukan pengawalan. "Sehingga diharapkan hakim yang sedang menyidangkan saat ini dalam memutuskan tidak terpengaruh oleh apapun," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika