REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepuluh bulan pasca groundbreaking, proyek transportasi massal monorel tak juga menunjukkan progres berarti. Hingga kini, belum ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail (JM).
Pagi ini, Direktur Utama PT JM John Aryananda kembali menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota. Setelah melakukan pertemuan selama satu jam, Jokowi mengatakan masih ada sejumlah syarat yang belum disepakati antara kedua pihak. "Saya suruh lanjutkan, masih ada yang belum terpecahkan," ujar Jokowi, Rabu (20/18).
Menurut Jokowi, ada persoalan teknis yang belum dijelaskan oleh PT JM. Hal itu misalnya terkait lokasi stasiun, tiang pancang, dan desain bangunan stasiun. Jokowi meminta PT JM memberikan gambaran detail terkait hal tersebut agar tak ada ruang publik yang tersita akibat adanya proyek monorel.
Selain persoalan teknis, hal lain yang masih menjadi masalah, menurut Jokowi, terkait pembiayaan proyek. "Kita minta hal yang berkaitan dengan pendanaan dalam bentuk sebuah bahan tertulis," ucapnya.
Proyek monorel sendiri telah resmi dimulai sejak Oktober 2013 lalu. Namun, sepuluh bulan pasca groundbreaking, proyek ini tak menunjukkan progres yang berarti lantaran perjanjian kerjasama belum ditandatangani.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ia memberi waktu kepada PT JM untuk melengkapi persyaratan perjanjian kerja sama hingga akhir September. Jika tidak, maka proyek tersebut terancam batal dilanjutkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
