REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, mengatakan masih banyak persoalan sengketa tanah di daerah itu yang harus diselesaikan sehingga berdampak pembangunan.
Hal itu dikatakannya usai melakukan pelantikan terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, di auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (19/8).
"Dalam beberapa kejadian, persoalan sengketa tanah berdampak pada terhambatnya program pembangunan. Sehingga diharapkan Kepala BPN baru dapat bekerja secara maksimal," katanya.
Beberapa di antara persoalan itu, lanjutnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Padangpariaman. Dimana sengketa itu berpengaruh terhadap pengaktifan jalur kereta api dari Duku hingga ke Bandara Internasional Minang (BIM).
Selain itu, katanya, juga pada kejadian pembangunan jalan Sicincin-Malalak, termasuk juga pengerjaan jalur dua By Pass Kota Padang.
Irwan juga meminta agar masing-masing kepala daerah tingkat kabupaten/kota ikut aktif untuk menyelesaikan persoalan terkait sengketa tanah itu.
"Kepala daerah juga diharapkan aktif. Karena tanpa peran seperti itu, sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan BPN saja," katanya.
Terkait pelantikan, yang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar adalah Tony Subyanto Haroen. Ia menggantikan Kakanwil BPN Sumbar sebelumnya yakni Sayuthi.
Irwan Prayitno mengatakan, jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki perang penting dalam menyelesaikan sengketa tanah di Sumatera Barat.
Dengan memiliki data-data lengkap di bidang pertanahan, katanya, BPN adalah sentral pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tanah dengan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika