REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar tengah membidik agar kadernya yang nantinya berada di DPR mendapatkan posisi sebagai ketua DPR periode 2014-2019, seperti Setya Novanto, Fadel Muhammad, Ade Komarudin, dan sejumlah kader lainnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, Lalu Mara menjelaskan mereka sangat mungkin berkompetisi memperebutkan kursi ketua DPR, namun nantinya harus melalui proses.
"Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, nantinya akan ikut mempertimbangkan siapa yang layak meraih posisi itu," katanya di Jakarta, Selasa (19/8).
Ketua Dewan Pertimbangan ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kerja dan Gotong Royong (MKGR), Zainal Bintang memaparkan Setya Novanto yang kini Bendahara Umum DPP Partai Golkar dikabarkan mendapat restu dari Ical untuk maju menjadi ketua DPR.
"Novanto dikenal sangat loyal menjalankan berbagai kebijakan partai. Novanto sangat dekat dengan Ical," tuturnya.
Koordinator investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafy menjelaskan Golkar harus hati-hati mengusung kader untuk memimpin DPR.
"Jangan sampai kader yang diusung bermasalah, sehingga membuat DPR kehilangan legitimasinya. Bisa semakin hancur DPR nantinya," kata Ucok.
Menurut dia, Novanto sudah berkali-kali dimintai keterangan oleh KPK terkait sejumlah kasus korupsi, seperti kasus E-KTP, PON di Riau yang melibatkan Gubernur Rusli Zainal, dan pilkada Jatim yang melibatkan Akil Mochtar.
Ucok mengimbau agar Golkar mengutus kader terbaiknya, bukan yang terbaik dalam hal finansial, tapi juga integritas.
"Kalau kader yang diusung terbebas dari korupsi, maka dipastikan Golkar akan berkontribusi besar bagi pembentukan legislasi, pengawasan pemerintah, dan penyusunan anggaran, yang pro-kesejahteraan rakyat," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
