Rep: Ini Beberapa Opsi Kementerian yang Digabung dan Dipisah oleh Jokowi-JK JAKARTA -- Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, ada lima opsi yang sedang digodok untuk merampingkan kementerian dalam pemerintahan Jokowi-JK. Lima opsi tersebut ditargetkan selesai pada Rabu (27/8) pekan depan dan akan diserahkan kepada Jokowi-JK. Dalam opsi ke dua, jumlah kementerian akan lebih ramping menjadi 27 dengan menyisakan satu wakil menteri yakni di Kementerian Luar Negeri. Hal ini diambil dengan berdasarkan Undang-Undang tentang Kementerian. Menurut Andi, di opsi ke dua akan ada beberapa penggabungan. Dalam bidang riset, jelas Andi, anggaran untuknya selama ini tersebar dimana-mana. Seperti di Kemenristek, riset pendidikan di Kemendikbud dan ada riset di litbang kementerian-kementerian yang lain. Selain itu, lanjutnya, terkait bidang pemetaan seperti peta tata ruang Indonesia yang selama ini ada di badan informasi geospasial. Hal itu juga banyak tersebar di lembaga-lembaga sampai di daerah. "Jadi ada banyak tumpang tindih selama ini," katanya di Kantor Transisi Jokowi-JK, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8). Di opsi ke dua ini, kata Andi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan akan digabung. Kemudian ada Kementerian Kedaulatan Pangan yang menggabungkan bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Selain penggabungan, kata dia, juga ada pemisahan. Di antaranya Kementerian Ekonomi Pariwisata yang akan dipisah. Ekonomi sendiri dan pariwisata sendiri. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipecah menjadi dua kementerian yakni pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi (dikti). Dikti akan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. "Kementerian Riset Teknologi dan pendidikan tinggi akan digabung karena ingin melakukan //link and match// antara pendidikan tinggi dan teknologi," ujarnya. Mas Alamil Huda/ Red: Djibril Muhammad