REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur H Sirmadji meminta kader dan simpatisan partai untuk menghormati apapun keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Pilpres 2014.
"Kita hormati langkahnya (menggugat), termasuk bila MK memutuskan pilpres ulang pada sebagian tempat. Semoga hakim juga bisa memutuskan sesuai kehendak nurani rakyat Indonesia," katanya di Sekretariat DPD PDIP Jatim, Surabaya, Ahad (17/8).
Saat menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik HUT ke-69 Proklamasi Kemerdekaan RI, ia mengharapkan kader dan simpatisan partai tetap menghormati calon presiden yang tidak terima dan melakukan gugatan di MK, sebab langkah itu sesuai konstitusi.
"Rakyat harus memberi keleluasaan kepada majelis hakim untuk mengambil keputusan. Apapun keputusannya, mari kita hormati, sekalipun memutuskan pilpres ulang di sebagian tempat," kata pria yang juga caleg DPR RI terpilih itu.
Pihaknya tetap menghormati andaikata majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon, sekalipun MK memutuskan pilpres ulang di sebagian tempat. "Tetap kita hormati, tetap kita ikuti. Diulang berapa kalipun, presiden dan wakil presidennya tetap Jokowi-JK," tegasnya.
Namun, perbedaan pandangan yang ada hendaknya tidak sampai memutuskan tali silaturahmi atau menimbulkan permusuhan. "Karena kita satu anak bangsa yaitu Indonesia, tentunya mempunyai harapan yang sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik," katanya.
Sebaliknya, bila MK menolak gugatan dan memenangkan Jokowi-JK, dia berpesan kepada para kader dan simpatisan untuk mensyukuri dengan bekerja keras membangun bangsa. "Karena masa sekarang jauh lebih sulit ketimbang masa lalu saat merebut kemerdekaan," katanya.
Meski begitu, Sirmadji berpesan kepada kader dan simpatisan untuk tidak mentang-mentang meskipun PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi-JK.
"Jangan karena menjadi pengusung presiden terpilih, lalu kita mentang-mentang. Kita harus tetap menjadi contoh kesederhanaan dan kesungguhan bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kemerdekaan rakyat 100 persen. Tetap puasa, puasa, dan puasa," tegasnya.
Pada saat Jokowi telah menjalankan pemerintahan, para kader wajib mendukung dan menopang program pemerintahan untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno, yakni, Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
