REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin masih ada terpidana yang mencalonkan diri menjadi kepala pemerintah di daerah. Untuk itu perlu ada media internal KPK untuk menyampaikan mengenai bahaya laten korupsi.
"Saya mendengar ada seorang mantan terpidana yang mau mencalonkan lagi sebagai bupati. Ini indikasi yang menurut saya sangat ekstrim," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat meluncurkan kanal KPK TV live streaming di Taman Fatahillah, Jakarta, Ahad (17/8).
Jika masih ada terpidana korupsi masih menyalonkan diri menjadi kepala pemerintahan atau wakil rakyat, menurut Bambang, bisa jadi selama ini informasi yang disampaikan melalui media tidak sampai kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah.
"Cuma orang Jakarta, penggiat anti korupsi pesan KPK sampai. Tetapi para pemilih di derah belum tersentuh," kata Bambang.
Untuk itu kata Bambang, dengan adanya jaring media internal yang dimiliki KPK, pemilih di derah bisa mengetahui rekam jejak calon pemimpinnya, baik pemimpin di pusat maupun di daerah. "Itulah yang mampu menyentuh (mereka pemili untuk tidak memili mantan terpidana)," katanya.
Bambang mengatakan, ada beberapa alasan, kenapa terpidana masih mau mencalonkan diri menjadi wakil pemerintah. Karena kata Bambang, mereka mantan terpidana masih yakin jika dirinya masih ada yang bakal memilihnya.
Alasan lain, hukuman yang diterimi terpidan belum maksimal. Sehingga membuat terpidan tidak kapok mengulangi perbuat pidananya.
"Jangan-jangan hukumannya tidak berikan pembelajaran dan kedua duitnya masih banyak, Ketiga betapa perlunya mencabut hak politik mereka," katanya.
Untuk itu kata Bambang, masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Terutama dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.
"Kenapa mantan terpidana masih mencalonkan kembali. Itu perlu dievaluasi. Dan kenapa mereka masih berasa menang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika