REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Muhaimin Iskandar berkukuh ingin tetap menjabat ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena itu, ia menentang rencana capres terpilih, Jokowi yang ingin menterinya dari parpol koalisi untuk melepas jabatan struktural.
Pengurus Barisan Relawan Jokowi for Presiden (Bara JP), Boni Hargens menilai, Muhaimin lebih baik melepaskan posisi ketua umum PKB kalau ingin masuk kabinet Jokowi-JK. "Muhaimin tidak boleh menjadikan PKB seperti perusahaan pribadi. Kalau mau jadi ketum, ya jangan menjadi menteri. Atau kalau mau jadi menteri, jangan menjadi ketum," kata Boni kepada di Jakarta, Sabtu (16/8).
Menurut dia, langkah Jokowi layak didukung. Hal itu juga harus dibarengi dukungan dari parpol koalisi, bukan malah menentang sebagaimana yang diunjukkan PKB. "Jadi, nggak bisa dua-duanya mau diambil. Harus pilih salah satunya (Ketua Umum Partai atau menteri)," kritik Boni.
Dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut meyakini, kengototan Muhaimin yang masih ingin menjabat sebagai ketu umum tidak mencerminkan sikap PKB sebagai institusi. Pasalnya, menurut Boni, masih banyak kader PKB yang cocok menjadi menteri tanpa melawan semangat yang diusung Jokowi-JK. "Banyak orang bagus di sana, yang berharap dan berjuang untuk masa depan partai dan bangsa," katanya.