REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--APartai Golkar tidak akan menjadi partai oposisi apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden ke-7 RI, pandang pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Arie Sujito.

"Dari mulai pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, Partai Golkar tidak terbiasa dan belum memiliki sejarah menjadi partai yang berseberangan dengan pemerintah," kata Arie di Yogyakarta, Jumat.

Arie menilai, apabila Jokowi-JK diputuskan menang di Mahkamah Konstitusi, maka Partai Golkar akan merapat dalam kabinet pemerintahan baru tersebut.

Dia menilai jika Golkar memilih bertahan dalam koalisi saat ini, maka perselisihan internal dalam partai ini mungkin terjadi.

"Bahkan kalau saja Musyawarah Nasional (Munas) Partai itu (Golkar) dipercepat, dan terjadi pergantian kepemimpinan misalnya Agung Laksono yang terpilih sebagai ketua, sangat mungkin koalisi tersebut akan dicabut," katanya.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Rabu (13/8), mengatakan seandainya Aburizal Bakrie tidak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar, maka kepemimpinan Golkar selanjutnya tetap akan menjalankan keputusan politik yang sudah diambil selama periode jabatannya, salah satunya berkoalisi permanen dengan Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika