REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar MS Hidayat mengatakan apabila Golkar mengambil keputusan menjadi partai oposisi dalam pemerintahan mendatang, maka tetap harus konstruktif menyikapi segala kebijakan yang digulirkan pemerintah.

"Saya punya kriteria yang disebut oposisi itu harus konstruktif, jadi tidak apriori harus semua ditentang dan harus didukung manakala (kebijakan) itu baik," ujar MS Hidayat di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan MS Hidayat ketika ditanya apabila kepemimpinan Golkar ada ditangannya dan Golkar memutuskan menjadi oposisi. Sejauh ini nama MS Hidayat kerap disebut-sebut sebagai kandidat kuat Ketua Umum Golkar selanjutnya, menggantikan kepemimpinan Aburizal Bakrie.

MS Hidayat mengatakan saat ini Golkar masih berada dalam koalisi merah putih (partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta). Dia menyatakan keputusan arah dukungan Golkar ke depan akan ditentukan melalui mekanisme yang ada.

Dia mengatakan sejarah membuktikan Golkar selama kurun waktu 40 tahun, selalu bercokol dalam pemerintahan. Namun bukan tidak mungkin Golkar menjadi oposisi.

"Sejarah Golkar 40 tahun memang begitu, di pemerintahan. Siapa tahu mau bikin tradisi baru, kalau berani," kata dia.

Ketika ditanya ke mana dirinya akan membawa Golkar jika mencalonkan diri sebagai ketua umum dan terpilih, MS Hidayat hanya mengatakan bahwa Golkar saat ini memiliki lebih dari 200 kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Yang anda perlu ingat, Golkar memiliki lebih dari 200 bupati, walikota, kepala daerah. Itu jawaban saya," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika