REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu menyatakan bahwa pihaknya tidak lengah dalam mengawasi pergerakan kelompok radikal, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Kami tidak boleh lengah (terhadap pergerakan ISIS)," katanya di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, pihak kepolisian telah merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk turun bersama memberikan pengarah kepada umat Muslim agar tidak terjerumus terhadap paham radikal yang dibawa oleh Kelompok ISIS itu.

Benny Mokalu menegaskan bahwa hingga saat ini di Pulau Dewata tidak ada pergerakan "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) tersebut.

"Tidak ada (ISIS di Bali) karena belum ada fakta," ucapnya.

Dalam mengamankan Bali dari pengaruh atau dampak dari ISIS tersebut, pihak kepolisian, kata dia, telah melancarkan sejumlah startegi untuk menangkal dampak kelompok itu, termasuk berkoordinasi dengan aparat terkait lainnya.

"Ada strategi tertentu dan koordinasi dengan Densus 88 dan Kodam (Kodam IX Udayana)," imbuhnya.

Namun Mantan Kepala Polda Bengkulu itu tidak merinci strategi yang digunakan mengingat itu menyangkut kerahasiaan keamanan yang tak bisa diungkap ke publik.

Pemerintah Indoensia secara tegas telah menolak keberadaan kelompok radikal itu berkembang di Tanah Air.

Pemerintah bahkan mengancam akan mencabut kewarganegaraan WNI yang turut terlibat atau bergabung ke dalam organisasi yang ingin mewujudkan negara Islam merdeka Irak dan Suriah.

Hingga saat ini sejumlah orang telah ditangkap oleh aparat kepolisian di sejumlah daerah yang diindikasikan terlibat dalam gerakan ISIS di antaranya di Lamongan, Jawa Timur, dan Serang, Banten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika