REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan akan berada di luar pemerintahan jika Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden dan wapres. PPP yakin bisa meniru jejak PDI Perjuangan yang beroposisi selama 10 tahun.
"Buktinya PDIP di luar pemerintahan bisa menang. PPP juga ingin menang," kata Ketua DPP PPP, Achmad Dimyati Natakusumah di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/8).
Dimyati menyatakan, PPP tidak akan segan meniru langkah PDIP yang selama dua periode pemerintahan mengkritisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PPP akan menjadi partai penyeimbang kebijakan Jokowi-JK. "Apa yang dilakukan PDIP akan kami lakukan dan contoh," ujarnya.
Dimyati percaya keputusan berada di luar pemerintahan akan meningkat elektabilitas PPP pada pemilu 2009. "Masa PPP hanya menjadi partai kecil terus. Kami kan juga ingin menjadi partai besar seperti PDIP," katanya.