Kamis 14 Aug 2014 15:09 WIB

Pelajar Jakarta Masih Tawuran, Ini Komentar Ahok

Rep: C63/ Red: M Akbar
Ahok
Foto: Republika/Yasin Habibi
Ahok

REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pascatewasnya seorang pelajar dalam tawuran dua sekolah di Jakarta Timur, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan kegeramannya. Ia meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi dan peringatan kepada sekolah yang pelajarnya kerap melakuan tawuran.

"Orang itu enggak pernah takut. Saya bilang sama dinas kalau ada tawuran (siswanya) gak usah naik kelas atau keluarkan, paling parah dikeluarkan saja dari sekolah. Lalu yang kedua turun kelas," kata Ahok di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (14/8).

Menurut Ahok, selama ini sanksi yang diberikan kepada pelajar tidak membuat jera pelaku tawuran. Ia menginginkan agar kedepannya para pelajar tidak melakukan hal serupa lagi.

"Ya mau gimana lagi, kalau enggak ditegasin gak akan takut. Adik saya juga enggak berantem kok waktu sekolah," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan pihaknya telah mengirim utusan untuk penyelidikan kejadian tawuran tersebut. Sehingga, ia belum dapat memutuskan secara pasti langkah apa yang akan dilakukan Dinas Pendidikan.

Sementara untuk sekolahnya, Lasro mengatakan sanksi tegas berupa pemecatan tidak bisa dilakukan untuk pihak berwenang di sekolah. Pasalnya, dua sekolah yang letaknya di kawasan Jakarta Timur tersebut merupakan sekolah swasta.

"Kita engga bisa main pecat langsung, paling kita panggil dia, kita tekankan ke dia harus menjaga kredibilitas pendidikan," tutur Lasro.

Lebih lanjut Lasro mengatakan untuk sanksi seperti yang diajukan Wagub (Ahok) yakni turun kelas, kemungkinan dapat dilakukan. Hal itu akan diambil jika memang dibutuhkan untuk memberi efek jera kepada pelajar tawuran.

Lasro mengkhawatirkan jika tidak dilakukan upaya tegas,tawuran pelajar akan terus berulang di kemudian hari. "Kalau Kepala Daerahnya iya, Kepala Dinas iya, Kepsek iya, ya kemungkinan bisa, jangan dibiarkan aja, nanti jadi preseden buruk di belakangnya pelajar buat lakuin lagi," ujar SKPD yang menjabat Kadisdik sejak Februari 2014 lalu itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement