REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menerapkan aturan ketat bagi kader-kadernya yang menjabat posisi ketua maupun wakil ketua DPRD kota/kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia. DPP melarang mereka maju menjadi calon kepala daerah di pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Yang sekarang ingin menjadi Ketua DPRD teken kontrak lima tahun. Jangan sampai ketua DPRd berpindah menjadi walikota, bupati, dan gubernur," kata Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo kepada wartawan di sela acara pembekalan Calon Ketua atau Pimpinan DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

Kebijakan melarang ketua maupun pimpinan DPRD dilakukan untuk meningkatkan disiplin kader. Tjahjo menyatakan DPP PDI Perjuangan ingin para kader yang sudah menjabat sebagai ketua maupin pimpinan DPRD berkomitmen memegang amanah selama lima tahun. "Kami khawatir mereka tidak konsentrasi bekerja. Jangan sampai menjadi ketua DPRD sekadar menjadi batu loncatan," ujar Tjahjo.

Dalam acara pembekalan ini DPP PDI Perjuangan akan memberi pilihan kepada kadernya untuk memilih apakah akan menjadi ketua DPRD atau calon kepala daerah. Mereka yang sudah memilih menjadi ketua DPRD sama artinya menutup peluang menjadi kepala daerah. "Kami siapkan formulir untuk memilih menjadi kepala daerah atau pimpinan DPR," kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengungkapkan sedikit isi dalam pembekalan tertutup yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dia menyatakan Megawati ingin agar kader-kader yang terpilih menjadi pimpinan DPRD bisa meningkatkan disiplin. Mereka harus berani menolak berbagai godaan yang terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). "Jangan sampai ada pimpinan yang terjerat masalah hukum," kata Tjahjo.

Tjahjo menyatakan Megawati selaku pimpinan partai telah mengeluarkan instruksi untuk tidak membela kader yang terlibat kasus KKN. Persoalan hukum yang berkaitan dengan KKN menjadi tanggungjawab pribadi. "Partai tidak akan membela," ujar Tjahjo.

Megawati menurut Tjahjo juga meminta agar para pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan rajin menghadiri rapat-rapat kedewanan. Megawati juga meminta agar mereka belajar memahami pola struktur anggaran daerah, keinginan konstituen, dan persoalan daerah.

Megawati berharap kualitas kader yang meningkat di legislatif bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan. "Kemenangan PDIP harus dipertahankan hingga lima tahun kedepan,"

Proses pembekalan calon ketua dan pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan diikuti oleh 920 kader. Sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan yang tampak hadir di antaranya:  Puan Maharani, Effendi Simbolon, Hasto Kristiyanto, Eriko Sotarduga, Olly Dondokambe, Djarot Syaiful Hidayat, Idham Samawi, Rokhmin Dahuri, dan Hamka Haq.

Ikuti Whatsapp Channel Republika